Mengapa Banyak Proyek Mobil Nasional Gagal?

Judul dari post ini menarik dari segi politik Indonesia. Karena ada dua kasus yang menarik soal proyek mobil nasional. Pertama, kegagalan proyek mobil nasional Timor yang dulu dikelola oleh Tommy Soeharto. Proyek mobil nasional Timor ini sekarang tidak terlihat sama sekali puing-puingnya. Bahkan Timor yang dijadikan sebagai brand pun sudah kembali memisahkan diri dari Indonesia.

Kedua, tentunya fenomena proyek mobil Esemka dan fenomena kemunculan Jokowi di pentas politik Indonesia. Mau tidak mau, selain gaya politik dan pembawaan Jokowi yang mampu mendefiriensiasi diri dari politisi lain dengan gaya orang kebanyakan, isu mobil Esemka sedikit banyak mendorong sekaligus menghantui Jokowi sejak ia muncul ke pentas politik Indonesia. Dari mulai sebagai walikota Solo hingga kini jadi Presiden RI, most likely untuk periode kedua.

Kedua cerita proyek mobil nasional Indonesia baik Timor maupun Esemka sama-sama belum menunjukkan kejelasan dan titik terang. Jika Timor, sudah produksi bahkan pemasaran namun layu sebelum berkembang, Esemka malah belum masuk tahap pemasaran atau produksi. Eh udah belum sih? Namun saya tidak ingin terlalu dalam membahas dua riwayat proyek mobil nasional di atas. Karena perlu waktu dan penggalian dalam untuk bisa menafsir dan memprediksi dua proyek mobil nasional tersebut.


Dalam postingan ini saya ingin berbagi perspektif dan secuil pengetahuan yang saya dapat dari beberapa kelas di Athens soal kebijakan mobil nasional di banyak negara. Hanya beberapa poin saja. Oke siap ya.

Pertama, coba tonton dulu deh video di bawah. Itu adalah sekelumit kunjungan saya ke Charleston untuk 'jalan-jalan' melihat International AutoShow di Charleston, West Virginia. Kalau boleh like atau subscribe ke channel Youtube saya yang sederhana juga boleh. Namun poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa untuk mendorong industri otomotif itu perlu upaya dan tekat yang sangat kuat dengan didukung dengan kebijakan yang kuat dari negara.

Kebijakan yang dimaksud bukan sekedar niat dan political will, namun harus dirumuskan dalam program, kegiatan, dan anggaran. Jika proyek mobil nasional tidak masuk sebagai salah industri strategis sebuah negara, dalam konteks ada kebijakan, insentif, infrastruktur dan anggaran yang layak dari pemerintah, maka dicanangkan saja tidak akan jadi itu barang. Karena ini adalah industri yang cukup ketat dan entry barrier yang tinggi. Apalagi persaingannya yang sudah sangat kuat dimana korporat otomotif yang sudah established sekarang sudah begitu kuatnya.

Dan untuk menjadikan industri otomotif jadi prioritas nasional harus didukung oleh konteks dan kebutuhan serta kemampuan yang riil di lapangan.

Kedua, Mobil bukanlah kebutuhan primer, atau bukan kebutuhan utama dari masyarakat sehingga masuknya negara ke sektor itu sebagai produsen apakah punya alasan yang kuat? Apakah memang perlu negara ikut campur dalam produksi kendaraan pribadi? Cukupkah kapasitasny?

Jika kita pelajari pengalaman negara lain dalam pengembangan industri otomotif akan terhambat paling tidak oleh beberapa hal. Pertama, dari segi efisiensi dan adaptasi terhadap tuntutan korporasi persaingan di Industri otomotif. Efisiensi dan adaptasi ini membutuhkan manajemen yang lincah, responsif terhadap pasar dan fokus membangun keunggulan komparatif dari produk lain. Dan biasanya negara, atau institusi negara tidak bisa setia mengikuti pada prinsip-prinsip ini karena banyak kepentingan dan juga karena banyak kelompok kepentingan.

Salah satu contohnya adalah Chile yang mencoba mengembangkan industri mobil nasional pada tahun 80-an. Proyeknya gagal karena kebingungan pemerintah mencampuradukkan industri otomotif dengan agenda melakukan pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja. Industri yang dibangun tidak dijalankan secara efisien karena ada kepentingan pembagian kue dari beberapa kawasan yang berujung ongkos produksi yang mahal, dan kualitas yang menurun. Hingga saat ini, kegagalan Chile jadi semacam kajian menarik untuk melihat mengapa tidak ada proyek mobil nasional di negara itu hingga saat ini.

Ketiga, sepanjang yang saya tahu tidak ada contoh proyek mobil nasional yang memang berhasil gilang gemilang dan menjadi semacam industry utama sebuah negara. Jika kita lihat perjalanan dari Amerika Serikat dan negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea, yang terjadi adalah negara hadir mendukung industri mobil swasta untuk bisa tumbuh, bersaing dan menjadi pembayar pajak untuk membantu negara. Bukan negara yang turun langsung jadi produsen atau pelaku bisnisnya, namun melindungi, memberi support dalam perluasan pasar dan perjalanan bisinis otomotif suapaya berkembang.

Di Amerika Serikat, industri otomotif tumbuh seiring kebijakan pemerintah untuk secara besar-besaran memperbaiki infrastruktur jalan untuk menyambungkan seluruh tanah otoritas mereka di seantero Amerika. Pembangunan jalan-jalan, jembatan dan infrastruktur lain yang mendorong peningkatan demand untuk alat transportasi yang kemudian membuat mereka tumbuh dengan sangat pesat. Begitu juga pengalaman negara-negara Asia Timur, pelaku bisnis di bidang otomotif adalah industri swasta yang diampu dan dibimbing oleh negara bukan negara menjadi pelaku langsung. Dalam kajian studi pembangunan, pendekatan yang dipakai adalah State Led-Development atau Development State dimana negara yang menentukan prioritas pembangunan dan menentukan industri mana yang akan dibangun sebagai pendorong dan pembimbing tidak secara langsung terjun.

Jika negara terlibat langsung dalam bisnis apapun maka besar terjadi akan menjadi ajang intervensi yang berujung kepada kegagalan pasar atau kegagalan dari bisnis itu sendiri karena tidak adanya efisiensi, inefektif dan biasanya besar juga korupsinya. Ini pula sebetulnya yang dikhawatirkan terjadi pada BUMN atau bentuk apapun keikutsertaan negara dalam bisnis apapun. Karena seharusnya hadir sebagai regulator, eksekutor dan penengah dalam pelaksanaan kebijakan bukan pelaku secara langsung. Jika negara kemudian turun langsung bisa terjadi bias dan ambiguitas dalam penegakkan aturan yang malah jadi kurang sehat terhadap industri. Tentu ada pengecualian jika keikutsertaan itu didasari pada kepentingan lain, selain mengejar keuntungan.

Jadi apakah proyek mobil nasional itu dibutuhkan? Kalo melihat kondisi sekarang menurut saya dalam konteks Indonesia sih tidak ya.